HEN TECAHI YO ONOMI T'MAR NI HANASED (Satu Hati Membangun Kota Untuk Kemuliaan Tuhan)
              
Home / Berita / Warta Daerah / TPP/ULP Guru SMA/SMK Tidak Relevan Dibayar PEMKOT Jayapura

TPP/ULP Guru SMA/SMK Tidak Relevan Dibayar PEMKOT Jayapura

Walikota Jayapura DR. Benhur Tomi Mano MM, Saat Memberikan Keterangan Pers Kepada Media, Diruang Kerjanya, Rabu 30 Januari 2019

JAYAPURAKOTA – Terkait belum dibayarkannya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Uang Lauk Pauk (ULP), serta sertifikasi Guru SMA/SMK sejak tahun 2018, Wali Kota Jayapura DR.Benhur Tomi Mano MM, mengatakan tidak tepat jika dibebankan ke dana Pemerintah Kota Jayapura.

Wali Kota, mengatakan sesuai aturan dan petunjuk dari Kementerian pendidikan, Kementerian Keuangan dan Kementerian dalam negri terkait pengalihan SMA dan SMK dari Pemerintah Kota Jayapura kepada Pemerintah Provinsi Papua telah berlangsung di akhir tahun 2017 kemarin, sehingga pada tahun 2018, Gaji, ULP dan TPP serta sertifikasi guru tidak lagi dianggarkan didalam APBD Pemerintah Kota Jayapura.

“Kami mengikuti aturan dari pusat, sejak tahun 2017-2018 kemarin, pendanaan SMA dan SMK telah dilimpahkan melalui transfer dana dari Pemerintah pusat ke Pemprov Papua, saya bisa contohkan yaitu pada tahun 2017 DAU untuk pembayaran gaji, DAK fisik reguler bidang pendidikan SMA, DAK fisik penugasan bidang pendidikan SMA, dana non fisik, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, juga demikian untuk tahun 2019”, ujar Wali Kota Ke-5 Kota Jayapura.

Walikota Jayapura Saat Berikan Keterangan Pers Diruang Kerjanya

Orang nomor satu di Kota Jayapura tersebut juga mengatakan, sangat tidak relevan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah, bahwa hak-hak guru SMA/SMK berupa gaji dan Tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, dan tunjangan khusus guru SMA/SMK dibayar dan dianggarkan dalam APBD Pemerintah Provinsi, sedangkan TPP dan ULP dibayar dan dianggarkan didalam APBD Pemerintah Kab/Kota.

Dengan demikian pembayaran hak-hak guru SMA/SMK tidak relevan bila anggaran belanja SMA/SMK diakomodir oleh dua institusi Pemerintah (Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kab/Kota).***(Humas)

Sumber : http://humas.jayapurakota.go.id/2019/01/30/tpp-ulp-guru-sma-smk-tidak-relevan-dibayar-pemkot-jayapura/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

izmir escort

izmir escort

instagram takipçi hilesi

takipçi satın al

takipçi satın al

escort bayan

takipten çıkanlar

instagram takipçi satın al

tiktok takipçi satın al

takipçi satın al

instagram takipçi satın al

instagram takip etmeyenler

İstanbul Escort

İzmir Escort

Ankara Escort

Bursa Escort

Antalya Escort